sidikfokusnews.com.Tanjungpinang. Di tengah lanskap informasi yang kian transparan, ketika drone, kamera ponsel, dan analisis berbasis AI menjadi alat verifikasi publik, ruang bagi klaim bombastis pejabat kian menyempit. Sebuah pidato pejabat daerah yang menyebut konser Wali Band dihadiri 80 ribu orang, konser Diva Aurel mencapai 40 ribu penonton, serta perputaran uang UMKM menembus Rp8 miliar dalam satu event, kini menjadi sorotan tajam dari para pengamat. Mereka menilai pernyataan tersebut tidak hanya jauh dari akurat, tetapi juga “melanggar logika ruang, nalar ekonomi, dan batas-batas kewajaran statistik.”
Dari sisi demografis, Tanjungpinang memiliki sekitar 230 ribu penduduk, dengan kelompok usia produktif sekitar 140 ribu orang. Bahkan dalam kerumunan terbesar sekali pun, kapasitas konsentrasi massa pada ruang terbuka jarang melampaui 10–15 persen dari total populasi. Dengan demikian, angka paling realistis untuk sebuah kerumunan besar di pusat kota hanya berkisar 20–35 ribu orang. Klaim 80 ribu penonton, menurut pengamat komunikasi publik, “tidak memiliki landasan matematis yang dapat dipertanggungjawabkan dan justru merusak kredibilitas informasi pemerintah.”
Pengujian teknis kapasitas ruang mempertegas keraguan itu. Chaidar Rahmat, pengamat sosial-budaya Kepri, melakukan pengukuran berbasis geometri lokasi acara. Area berbentuk setengah lingkaran dengan diameter 75 meter hanya menyediakan luasan sekitar 4.500–5.000 meter persegi. Jika diasumsikan menggunakan standar kepadatan ekstrem—5 orang per meter persegi—jumlah penonton maksimum hanya berkisar 11–15 ribu orang.
“Tidak mungkin 80 ribu orang masuk dalam ruang sekecil itu,” tegas Chaidar. “Kepadatan tidak bisa dipaksa hanya demi memperindah pidato. Secara fisik, itu mustahil.”
Klaim perputaran uang UMKM Rp8 miliar pun dibantah keras oleh para analis ekonomi. Dengan jumlah pedagang 250–300 orang, masing-masing pedagang harus meraup omzet lebih dari Rp30 juta dalam satu malam. Angka tersebut tidak sejalan dengan pola konsumsi pada event ruang terbuka di Tanjungpinang, di mana omzet UMKM biasanya hanya berkisar Rp1–5 juta per hari.
Temuan di lapangan juga tidak mendukung klaim tersebut. Banyak pedagang UMKM mengaku pendapatan mereka “biasa saja seperti akhir pekan,” bahkan beberapa mengalami kerugian akibat lokasi yang kurang strategis. Zona utama yang disebut steril ternyata diisi pedagang yang tidak terdaftar, sementara UMKM resmi justru ditempatkan di area pinggir yang arus pengunjungnya tidak stabil. Seorang petugas keamanan mengakui bahwa pengawasan lebih difokuskan pada jalur pejabat ketimbang pengaturan kerumunan secara menyeluruh—potret kecil dari ketidaksinkronan antara narasi podium dan realitas di lapangan.
Dalam perspektif komunikasi publik, fenomena ini mencerminkan ketidaksiapan pejabat menghadapi era transparansi total. “Publik kini dapat memeriksa klaim hanya dalam hitungan menit. Jika angka dilebih-lebihkan, publik akan melihatnya bukan sekadar kesalahan, tetapi sebagai upaya membentuk realitas yang tidak ada,” ujar seorang analis komunikasi.
Chaidar menambahkan bahwa ruang publik membutuhkan ketertiban dan akurasi, bukan retorika yang mengaburkan fakta. “Menata pedagang, memastikan keselamatan, mengelola crowd control—itu kerja teknis yang harus diperhitungkan matang, bukan dijadikan angka-angka hiperbolik dalam pidato.”
Kritik yang muncul bukan untuk mengabaikan kerja penyelenggara maupun semangat acara, melainkan untuk menegaskan bahwa kepercayaan publik dibangun melalui angka yang dapat diverifikasi. Di tengah masyarakat yang semakin cerdas dan analitis, data bukan sekadar ornamen, melainkan standar integritas kepemimpinan.
Sebagai bentuk keberimbangan pemberitaan, redaksi telah meminta tanggapan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri terkait klaim yang dipersoalkan. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi yang diberikan.
[ tim ]
