sidikfokus.news— Pemerintah Kabupaten Bintan kembali menyoroti meningkatnya kasus penempatan dan keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural yang melalui wilayah perbatasan. Bupati Bintan Roby Kurniawan menggelar audiensi bersama Satuan Tugas Pekerja Migran Ilegal (Satgas PMI) Bakhti Tuah Madani Bintan pada Senin (17/11/2025) di Ruang Rapat Bawah Bapperida Bintan.
Dalam pertemuan tersebut, Satgas PMI memaparkan kondisi terbaru terkait munculnya titik-titik rawan yang kerap dimanfaatkan sebagai jalur tikus oleh perekrut.
Maraknya aktivitas penampungan ilegal dan pengiriman calon PMI tanpa dokumen resmi dinilai semakin mengancam keselamatan masyarakat.
Bupati Roby Kurniawan mengapresiasi kerja keras Satgas PMI yang selama ini berupaya menjaga keamanan wilayah dari praktik pengiriman migran ilegal. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh langkah pencegahan dan penanganan kasus yang dilakukan Satgas.
“Pemerintah Kabupaten Bintan sangat mendukung langkah-langkah Satgas, baik dari sisi pencegahan maupun penanganan kasus,” ujar Roby.
Roby menambahkan bahwa persoalan PMI ilegal merupakan isu nasional yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia mendorong sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, imigrasi, dan tokoh masyarakat agar ruang gerak pelaku perekrutan ilegal semakin terbatas.
Selain penindakan, Roby menekankan pentingnya edukasi hukum bagi masyarakat. Ia menyebut literasi terkait prosedur legal bekerja ke luar negeri sangat penting untuk mencegah praktik perdagangan orang dan bentuk eksploitasi lainnya.
“Dengan literasi yang baik, risiko penipuan, pelecehan, dan tindakan berbahaya terhadap pekerja migran dapat ditekan,” tegasnya.
Menutup audiensi, Bupati Roby berharap koordinasi antara pemerintah daerah dan Satgas PMI dapat terus diperkuat demi menjaga keamanan perbatasan serta melindungi masyarakat dari aktivitas pengiriman PMI ilegal.
“Kita ingin Bintan aman, tertib, dan bebas dari aktivitas pengiriman PMI ilegal,” pungkasnya.
Redaksi
Sumber : Humas Satgas PMI
