sidikfokusnews.com-Anambas – Kabupaten Kepulauan Anambas bersiap menyambut kunjungan dua menteri penting Kabinet Merah Putih, Rabu (5/11/2025). Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandi, dijadwalkan meninjau langsung sejumlah proyek strategis di wilayah perbatasan yang menjadi garda terdepan Indonesia di Laut Natuna Utara.
Kunjungan ini disebut-sebut sebagai bagian dari upaya konkret pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal dan perbatasan. Bagi masyarakat Anambas, kedatangan dua tokoh kunci bidang infrastruktur dan transportasi itu bukan sekadar seremoni, melainkan momentum yang sarat makna — sebuah isyarat bahwa perhatian pemerintah terhadap wilayah terluar kini benar-benar nyata.
Dalam agenda kunjungan, AHY dan Dudy Purwagandi akan meresmikan Pelabuhan Roro Kuala Maras di Kecamatan Jemaja, fasilitas penting yang diharapkan memperlancar arus transportasi barang dan penumpang antarpulau. Pelabuhan ini diharapkan menjadi simpul konektivitas baru yang memperkuat jalur logistik dan mobilitas ekonomi masyarakat.
Selain itu, kedua menteri juga akan meninjau rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah yang sama. PLBN ini memiliki nilai strategis tinggi, tidak hanya dari sisi pengawasan perbatasan, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan dan kebanggaan nasional di garis depan NKRI.
Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, menyebut kunjungan tersebut sebagai tonggak baru dalam sejarah pembangunan daerahnya.
“Ini langkah nyata pemerintah pusat untuk melihat langsung kondisi daerah kami. Kami sangat menyambut baik kunjungan ini,” ujar Aneng dengan optimistis.
Ia berharap kehadiran dua menteri tersebut membuka jalan bagi percepatan pembangunan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas antar pulau, serta penguatan ekonomi masyarakat perbatasan.
“Dengan perhatian langsung dari Menko Infrastruktur dan Menhub, kami berharap lebih banyak program yang diarahkan ke sektor maritim, transportasi laut, dan pemberdayaan masyarakat pesisir,” tambahnya.
Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai, kunjungan ini merupakan sinyal politik dan administratif yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto, yang sejak awal menegaskan bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh lagi berpusat di Jawa. Anambas, sebagai wilayah terluar yang berbatasan langsung dengan perairan internasional, menjadi representasi nyata komitmen itu.
Menurut pengamat kebijakan maritim, kehadiran AHY dan Dudy bukan hanya menandai percepatan pembangunan fisik, tetapi juga transformasi paradigma pembangunan nasional. “Ini bukan semata proyek pelabuhan atau PLBN, tapi langkah strategis mengubah Anambas dari wilayah terpinggirkan menjadi simpul pertumbuhan baru di perbatasan,” ujarnya.
Jika program ini berlanjut dengan konsistensi dan pengawasan ketat, para analis memperkirakan Anambas dapat berkembang menjadi pusat logistik dan perdagangan perbatasan yang memperkuat kedaulatan ekonomi Indonesia di kawasan strategis Laut Natuna Utara.
Kunjungan dua menteri tersebut diharapkan membawa harapan baru — tidak hanya bagi masyarakat Anambas, tetapi juga bagi seluruh wilayah perbatasan Indonesia yang selama ini menanti sentuhan nyata pembangunan.
Dengan kehadiran Kabinet Merah Putih di lapangan, pesan yang tersampaikan jelas: pembangunan tidak boleh lagi berhenti di pinggir pantai Jawa, tetapi harus menembus batas hingga ke ujung negeri.
arf-6
Berita Terkait
“Anambas–Natuna Diperas Pusat: Migas Melimpah, Rakyat Tetap Miskin – Saatnya Daerah Lawan Ketidakadilan Fiskal!” sidikfokusnews.com-Anambas.– Ironi pembangunan kembali menyeruak di dua daerah perbatasan kaya migas, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Di tengah derasnya aliran minyak dan gas bumi dari perut bumi ke kas negara, kedua daerah ini justru tetap menjadi penonton, jauh dari kemakmuran yang dijanjikan. “Anambas adalah penghasil migas terbesar di Kepulauan Riau, tapi lihat kondisi rakyatnya. Infrastruktur tertinggal, kemiskinan masih tinggi, sementara pejabat pusat dan oligarki hidup kaya raya dari hasil bumi daerah,” tegas Muhamad Basyir, tokoh masyarakat yang vokal memperjuangkan keadilan fiskal bagi daerah penghasil migas. DBH Migas Naik, Tapi Masih Jauh dari Keadilan Data resmi menunjukkan, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) Migas untuk Kabupaten Kepulauan Anambas meningkat signifikan: Rp 30,7 miliar (2021), Rp 75,2 miliar (2022), hingga Rp 100,5 miliar (2023). Kabupaten Natuna mendapat porsi lebih besar karena menjadi wilayah penghasil utama. Namun, angka-angka itu belum mampu menghapus ketimpangan struktural antara pusat dan daerah. “Kita hanya diberi 15 persen. Itu pun hitungannya gelap, data lifting migas tidak transparan. Bagaimana mau bicara keadilan kalau dasar perhitungannya saja tidak jelas?” kata Rinaldy, Kepala Badan Keuangan Daerah Kepulauan Anambas. Menurutnya, pemerintah pusat harus membuka seluruh data lifting minyak dan gas sebagai dasar perhitungan DBH. Tanpa transparansi, daerah penghasil hanya akan terus menerima remah dari meja makan pusat. Aspek Hukum: UU Migas Dinilai Masih Sentralistik Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 memang menegaskan bahwa migas adalah kekayaan nasional yang dikuasai negara. Namun, regulasi ini dinilai masih menyisakan celah ketidakadilan bagi daerah. Prof. Dr. Nurhayati Lubis, pakar hukum tata negara Universitas Andalas, menjelaskan: “UU Migas tidak secara spesifik mengatur pengelolaan sumur migas di atas 12 mil. Semua masih bersifat sentralistik. Padahal, Pasal 18B UUD 1945 memberi ruang bagi daerah dengan karakteristik khusus untuk mengelola sumber daya alamnya secara lebih adil.” Ia menambahkan, peraturan turunan harus segera direvisi agar daerah penghasil migas memperoleh porsi yang layak, bukan hanya sekadar ‘diberi’ pusat secara sepihak. Belajar dari Aceh dan Papua: Daerah Harus Bersatu Kesenjangan fiskal seperti ini bukan hal baru. Aceh dan Papua dulu mengalami hal serupa, hingga akhirnya status Otonomi Khusus diberikan setelah perjuangan panjang para tokoh daerah, kepala daerah, DPRD, dan masyarakat sipil yang bersatu menekan pemerintah pusat. “Anambas harus belajar dari sana. Jangan hanya ribut di grup WhatsApp. Bawa data, bawa tokoh masyarakat, DPRD, kepala daerah, dan langsung audensi dengan pemerintah pusat dan SKK Migas di Jakarta,” ujar Hamdan, tokoh Muda Anambas. Ia menegaskan, perjuangan ini tidak bisa hanya berhenti di wacana. Harus ada roadmap politik yang jelas, dengan dukungan rakyat, agar pemerintah pusat tidak bisa lagi menutup mata. Ekonomi Politik Migas: Siapa yang Diuntungkan? Ekonom energi Dr. Farid Anwar menyebut fenomena ini sebagai local resource curse. “Daerah kaya sumber daya, tapi miskin kuasa. Nilai tambah ekonomi dan fiskal disedot pusat, oligarki tambang, dan korporasi besar. Sementara daerah penghasil hanya menanggung dampak sosial dan ekologisnya,” ujarnya. Ia mengingatkan, tanpa reformasi kebijakan fiskal, daerah penghasil akan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural. “Kesejahteraan rakyat tidak boleh hanya menjadi retorika. DBH Migas harus benar-benar berpihak ke daerah penghasil.” Seruan perubahan kini menggema di Anambas dan Natuna Para tokoh menilai, momentum pengesahan RUU Penyitaan Aset dan revisi kebijakan fiskal harus dimanfaatkan untuk menuntut revisi alokasi DBH Migas dan transparansi penuh data lifting migas. “Kita tidak bicara makar. Ini soal keadilan. Hasil bumi daerah jangan terus diperas pusat tanpa imbal balik yang adil. Kalau Aceh dan Papua bisa, Anambas–Natuna juga harus bisa!” tegas Muhamad Basyir. Gerakan ini diharapkan tidak hanya menggugah pemerintah pusat, tetapi juga membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat daerah bahwa hak-hak mereka tidak boleh lagi diabaikan.”(redaksiSF)
Post Views: 52
