sidikfokusnews.com- Jakarta — Suasana politik nasional kembali berguncang setelah Presiden Prabowo Subianto mengundang Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, ke rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, pada Jumat malam. Pertemuan itu berlangsung tertutup, namun bocor ke publik lewat unggahan akun resmi Sekretariat Kabinet yang dikelola oleh Sekretaris Kabinet, Dedi Indrawijaya.
Dalam unggahan tersebut, Dedi menyebut pertemuan berlangsung dalam suasana “santai namun produktif”. Presiden dan Dasco dikatakan membahas berbagai isu strategis — mulai dari dinamika politik nasional, hubungan eksekutif-legislatif, hingga arah kebijakan pembangunan dan stabilitas hukum serta keamanan nasional.
Namun di balik nuansa formal itu, sejumlah pengamat politik menilai pertemuan tersebut sarat makna politik yang jauh lebih dalam.
“Ini bukan sekadar silaturahmi antara Presiden dan kader partai. Ini adalah momen kalibrasi kekuasaan di tubuh pemerintahan,” ujar pengamat politik.
Menurutnya, munculnya pertemuan ini di tengah derasnya isu pergeseran pengaruh di lingkar dalam Istana menunjukkan adanya upaya Presiden untuk menegaskan kembali garis koordinasi politiknya, terutama setelah munculnya laporan utama Majalah Tempo edisi 25 Oktober 2025 berjudul ‘Syafi’i Syamsudin, Kaki Baru Prabowo di Panggung Politik’.
Laporan itu menyoroti meningkatnya aktivitas politik Menteri Pertahanan Syafi’i Syamsudin — yang disebut-sebut kini menjadi figur berpengaruh baru di sekitar Presiden, menggantikan peran koordinatif yang selama ini banyak dipegang Dasco Ahmad.
Syafi’i diketahui aktif menjalin komunikasi dengan sejumlah elite partai, termasuk PKS, NasDem, dan PDIP, yang menimbulkan spekulasi adanya “peta jalur baru” komunikasi politik Presiden di luar lingkaran Gerindra.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia, menilai langkah Prabowo bertemu Dasco di tengah isu tersebut merupakan “manuver pendinginan” yang strategis.
“Presiden ingin menunjukkan bahwa tidak ada friksi serius antara dirinya dan Dasco. Tapi di sisi lain, ini juga peringatan halus — bahwa semua komunikasi politik harus tetap terkendali dalam satu garis kepemimpinan,” ujarnya.
Gaya politik Prabowo yang dikenal keras namun penuh perhitungan sering kali menggunakan simbol dan gestur pertemuan sebagai pesan politik yang lebih kuat daripada pernyataan resmi.
Namun tak semua pihak membaca pertemuan itu sebagai tanda soliditas. Sejumlah sumber di Senayan justru menilai pertemuan di Widya Chandra menunjukkan adanya “ketegangan laten” antara dua poros kekuatan dalam pemerintahan: kelompok strategis Gerindra yang diwakili Dasco, dan kelompok teknokrat militer yang belakangan banyak berjejaring melalui Syafi’i Syamsudin.
“Kalau kita amati sejak gelombang unjuk rasa besar yang menuntut pembubaran DPR RI pada Agustus lalu, ada pergeseran arah kepercayaan politik di sekitar Presiden. Syafi’i masuk dengan agenda reformulasi komunikasi politik yang lebih langsung, lebih operasional, dan itu membuat Dasco seperti kehilangan ruang,” ujar salah satu sumber politik senior yang enggan disebutkan namanya.
Meski begitu, pertemuan di Widya Chandra tetap menjadi pesan kuat: Presiden masih berusaha menjaga keseimbangan antara loyalitas partai dan kebutuhan tata kelola negara.
“Prabowo tahu, membiarkan disharmoni di antara para pembantunya sama saja dengan membuka ruang instabilitas politik. Ia sadar bahwa komunikasi dengan parlemen — terutama melalui Dasco — tetap vital,” ungkap analis lokal Kepulauan Riau yang tidak bersedia namanya disebutkan.
Namun, memberi catatan tajam: terlalu banyaknya peran Dasco di berbagai lini politik — dari parlemen, partai, hingga lingkar strategis pemerintahan — bisa menciptakan distorsi koordinasi.
“Kalau seorang tokoh menguasai terlalu banyak simpul, komunikasi politik bisa macet. Bukan karena kurang koordinasi, tapi karena terlalu banyak pusat kendali dalam satu figur. Itu yang sedang diatur ulang oleh Presiden,” ujarnya.
Pertemuan Prabowo–Dasco pun akhirnya dipandang sebagai cermin dari dinamika politik baru di masa awal pemerintahan Prabowo. Sebuah masa di mana konsolidasi kekuasaan tak lagi bergantung pada loyalitas semata, tetapi pada kemampuan menjaga keseimbangan antara partai, militer, dan birokrasi.
Dan di tengah semua itu, publik menunggu: apakah pertemuan ini menjadi awal dari penguatan komunikasi politik — atau justru babak baru dari persaingan senyap di dalam Istana?
arf-6
