Tanjungpinang – Ketahanan keluarga sebagai pilar utama pembangunan bangsa kembali ditegaskan dalam forum strategis Musyawarah Wilayah ke-3 Badan Penasihatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Kepulauan Riau, yang digelar pada Sabtu, 22 Juni 2025, bertempat di Gedung Asrama Haji Tanjungpinang.
Dengan mengusung tema “Penguatan Fungsi, Peran Serta dan Kemitraan BP4 dengan Pemerintah dan Lembaga Terkait dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Menuju Indonesia Emas”, Muswil ini menjadi panggung penting konsolidasi antar pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembinaan dan pelestarian institusi keluarga.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang reflektif terhadap capaian BP4 selama ini, tetapi juga menjadi momentum untuk merumuskan arah kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Sejumlah pejabat penting hadir dalam forum tersebut, termasuk perwakilan Gubernur Kepulauan Riau yang diwakili oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kepri, serta Kabid Bimas Islam Kanwil Kemenag Kepri, Drs. H. Ahmad Husen, M.Si., yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau.
Dalam sambutannya, Ketua BP4 Provinsi Kepulauan Riau, Drs. H. Fauzi Mahbub, M.M., menegaskan pentingnya revitalisasi peran BP4 dalam menjawab tantangan zaman. Ia menyampaikan laporan program dan evaluasi BP4 Kepri yang menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan layanan konseling perkawinan, pendampingan pranikah, dan penguatan edukasi keluarga di tengah ancaman disintegrasi nilai akibat derasnya arus globalisasi dan media sosial.
“BP4 perlu memperkuat sinergi lintas sektor agar bisa menjadi benteng sosial yang kokoh dalam menjaga ketahanan keluarga. Tantangan kita tidak hanya soal angka perceraian, tetapi juga nilai-nilai moral yang mulai luntur dalam keluarga muda,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Muswil ke-3, H. Budi Darmawan, S.Ag., M.Sy., menyampaikan bahwa forum ini tidak sekadar kegiatan rutin organisasi, melainkan merupakan forum strategis untuk melahirkan rekomendasi kebijakan dan program yang konkret, aplikatif, dan berdampak langsung terhadap masyarakat.
“Ketahanan keluarga tidak akan terwujud hanya dengan wacana. Butuh kerja sama nyata antara lembaga, pemerintah, dan masyarakat. Muswil ini kami harapkan menjadi katalisator bagi lahirnya kebijakan-kebijakan daerah yang berpihak kepada penguatan lembaga keluarga,” tutur Budi Darmawan.
Puncak acara diisi dengan arahan nasional dari Ketua Umum BP4 Pusat, yang juga adalah Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A. Dalam pesan kebangsaannya, beliau menekankan bahwa ketahanan keluarga bukan sekadar isu sosial, tetapi merupakan agenda strategis nasional yang menyangkut keberlanjutan bangsa.
“Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai jika keluarga Indonesia rapuh. Maka ketahanan keluarga harus menjadi program bersama—terintegrasi antara agama, pendidikan, dan kebijakan sosial,” tegas beliau.
Musyawarah ini juga mendapatkan dukungan penuh dari berbagai pihak seperti Kementerian Agama, Pengadilan Agama, BAZNAS, dan berbagai instansi pemerintah daerah lainnya yang selama ini menjadi mitra aktif BP4 dalam pembinaan dan pelestarian pernikahan serta ketahanan keluarga.
Dengan selesainya Muswil ke-3 ini, BP4 Provinsi Kepulauan Riau meneguhkan kembali posisinya sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendampingi dan memperkuat institusi keluarga, terutama di tengah berbagai tantangan zaman yang menguji nilai-nilai dasar rumah tangga Indonesia.
Sinergi antara lembaga pemerintah, tokoh agama, organisasi masyarakat, dan masyarakat sipil menjadi kekuatan kolektif yang tak tergantikan dalam mewujudkan keluarga tangguh, produktif, dan religius—pondasi penting menuju Indonesia Emas 2045.(Nursalim Turatea).
