banner 728x250

Geber Kepri Ultimatum: RDP Jadi Penentu, Aksi Tolak Lelang Gurindam 12 Bisa Meledak Lebih Besar

banner 120x600
banner 468x60

sidikfokusnews.com-Tanjungpinang.– Polemik pengelolaan Kawasan Gurindam 12 kian mendidih. Aliansi Gerakan Bersama Rakyat Kepulauan Riau (Geber Kepri) menghadiri undangan pertemuan dengan perwakilan DPRD Provinsi Kepulauan Riau pada Senin malam (22/9/2025). Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan strategis: DPRD menyambut baik surat Geber untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang dijadwalkan berlangsung Selasa, 23 September 2025.

Koordinator aliansi Geber, bersama sejumlah tokoh seperti Getok dan Edi Cindai, hadir langsung dalam pertemuan tersebut. Kehadiran mereka menegaskan posisi Geber sebagai representasi masyarakat sipil yang menolak rencana lelang pengelolaan Gurindam 12.

banner 325x300

Informasi yang dihimpun media ini menyebutkan bahwa RDP akan menghadirkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, di antaranya Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta instansi lain yang memiliki keterkaitan dengan Gurindam 12. DPRD juga memastikan kehadiran anggota Komisi I, II, dan III, termasuk legislator dari Daerah Pemilihan Tanjungpinang.

Dalam forum malam itu, Geber Kepri menegaskan bahwa surat pemberitahuan aksi unjuk rasa kepada kepolisian tetap berlaku. Namun, mereka membuka ruang kompromi. Jika RDP menghasilkan kesepakatan memuaskan antara Geber, Pemerintah Provinsi, dan DPRD, maka aksi demonstrasi tidak akan dilaksanakan. Sebaliknya, jika tidak tercapai titik temu, Geber memastikan aksi massa tetap berjalan, bahkan dengan jumlah peserta yang bisa lebih besar dari yang telah dilaporkan sebelumnya.

Perwakilan sekretariat DPRD berjanji akan menyampaikan hasil pertemuan ini kepada Ketua DPRD. Situasi ini menandai bahwa polemik Gurindam 12 telah masuk pada fase kritis, di mana hasil RDP akan menentukan arah penyelesaian konflik atau justru memicu eskalasi gerakan rakyat.

Pengamat politik lokal, menilai sikap Geber mencerminkan meningkatnya intensitas gerakan masyarakat sipil di Kepulauan Riau. Menurutnya, Geber memainkan strategi politik yang cerdas dengan menempatkan RDP sebagai forum konstitusional, sembari menjaga opsi aksi jalanan sebagai alat tekanan. “Mereka memanfaatkan ruang demokrasi dengan tepat. Bila pemerintah dan DPRD gagal memenuhi ekspektasi publik, aksi besar-besaran tak bisa dihindari,” ujarnya.

Lebih jauh, menegaskan bahwa persoalan Gurindam 12 bukan sekadar teknis pengelolaan aset, melainkan menyangkut kredibilitas pemerintah di mata rakyat. “Keterbukaan, transparansi, dan partisipasi publik adalah kunci. Jika pemerintah gagal membangun itu, kasus ini bisa jadi bola salju yang berpotensi mengguncang stabilitas politik Kepri. Jangan anggap remeh kekuatan rakyat yang solid dan terorganisir,” tegasnya.

Kini, perhatian publik tertuju pada RDP 23 September 2025. Pertemuan resmi ini akan menjadi ujian bagi DPRD dan pemerintah provinsi: apakah mampu meredam gelombang keresahan masyarakat atau justru memicu lahirnya aksi demonstrasi besar di jantung Tanjungpinang.”(timredaksiSF)

banner 325x300

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *