sidikfokusnews.com – Batam.– Ikatan Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) menggelar Rapat Koordinasi Majelis Nasional dan Daerah KAHMI Se-Sumatera pada Sabtu, 20 September 2025. Agenda penting ini berlangsung di Swiss Belhotel Harbour Bay, Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan menghadirkan sejumlah tokoh nasional serta kepala daerah.
Acara ini digelar sebagai momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi, mempererat silaturahmi, serta menyelaraskan program KAHMI di tingkat nasional maupun daerah, khususnya di wilayah Sumatera. Dengan mengusung semangat kebersamaan dan koordinasi, kegiatan ini diharapkan mampu melahirkan gagasan-gagasan konstruktif bagi penguatan peran alumni HMI di berbagai sektor pembangunan bangsa.
Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, yang juga bertindak sebagai tuan rumah, menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Batam sebagai lokasi rapat koordinasi ini. Menurutnya, forum ini merupakan bentuk nyata kontribusi KAHMI dalam membangun daerah sekaligus memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan bangsa. “Kepulauan Riau merasa terhormat menjadi tuan rumah acara yang mempertemukan para tokoh nasional dan daerah, demi memperkuat sinergi alumni HMI untuk Indonesia yang lebih baik,” ujar Ansar Ahmad dalam sambutannya.
Rapat koordinasi ini turut menghadirkan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, yang dijadwalkan memberikan orasi kebangsaan. Kehadiran Mendagri diharapkan mampu memberikan perspektif kebangsaan sekaligus menekankan pentingnya sinergi pemerintah dan masyarakat sipil dalam menjaga persatuan bangsa.
Selain itu, Wakil Menteri Transmigrasi RI, Viva Yoga, juga dijadwalkan memberikan pandangan mengenai pembangunan berbasis pemerataan dan peran alumni HMI dalam sektor transmigrasi dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Koordinator Majelis Nasional KAHMI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat jaringan KAHMI dari tingkat nasional hingga daerah.
“Rapat koordinasi ini bukan sekadar forum seremonial, tetapi menjadi ajang pertukaran gagasan, penguatan struktur organisasi, serta upaya nyata untuk menjawab tantangan kebangsaan,” tegas Rifqinizamy.
Forum ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis bagi keberlangsungan organisasi serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. KAHMI, sebagai wadah para alumni HMI yang tersebar di berbagai sektor, diyakini mampu memberikan sumbangsih pemikiran dan aksi nyata dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan ekonomi bangsa.
Sejak didirikan pada tahun 1966, KAHMI telah memainkan peran penting dalam perjalanan demokrasi dan pembangunan nasional. Banyak kader HMI yang kemudian berkiprah sebagai akademisi, politisi, birokrat, pengusaha, hingga tokoh masyarakat. Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Dr. A. Rahman, “KAHMI adalah salah satu organisasi alumni yang memiliki jaringan terluas di Indonesia, dan kontribusinya dalam menjaga nilai keislaman, kebangsaan, serta demokrasi tidak dapat dipisahkan dari sejarah modern Indonesia.”
Dengan semangat kebersamaan dan komitmen kebangsaan, Rapat Koordinasi Majelis Nasional dan Daerah KAHMI Se-Sumatera di Batam menjadi tonggak penting dalam perjalanan KAHMI untuk terus berperan aktif di tengah masyarakat serta menjaga marwah perjuangan HMI sebagai organisasi kader umat dan bangsa.” (Nursalim Turatea).
Berita Terkait
Perobohan Hotel Purajaya: Warisan yang Dilanjutkan BP Batam di Era Amsakar Panja Pengawasan Mafia Tanah Komisi III DPR RI Hanya Pepesan Kosong Batam, 30 September 2025. Kisah kelam perobohan Hotel Purajaya di Batam terus bergulir sebagai luka hukum, ekonomi, sekaligus sosial yang tak kunjung disembuhkan. PT Dani Tasha Lestari (DTL), pemilik Hotel Purajaya, masih berjuang mendapatkan pertanggungjawaban atas pencabutan alokasi 30 hektar lahan miliknya yang kemudian disusul dengan penghancuran bangunan hotel senilai Rp922 miliar. Meski desakan demi desakan mengalir dari DPR RI hingga pimpinan lembaga tinggi negara, Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap bergeming. Alih-alih menyelesaikan masalah, rezim baru BP Batam di bawah kepemimpinan Amsakar tampak meneruskan warisan zalim pendahulunya. Direktur PT DTL, Rury Afriansyah, menegaskan pihaknya telah menempuh seluruh jalur resmi. Rekomendasi dari Komisi VI dan III DPR RI, bahkan permintaan dari Wakil Ketua DPR RI kepada Ketua Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kapolri, hingga Kepala BP Batam, tak digubris sedikitpun. “Apakah warisan yang ditinggalkan BP Batam yang lama akan terus dipertahankan oleh penerusnya? Tampaknya iya,” ujar Rury dengan getir. Harapan sempat tumbuh saat Komisi VI DPR RI mengunjungi Batam pada 18 Juli 2025. Dalam forum itu, sekitar 40 warga Batam turut menyampaikan keluhannya. Namun, hingga kini tidak satu pun rekomendasi ditindaklanjuti. Rury menyebut Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk DPR RI hanya sebatas “pepesan kosong” tanpa taring. Zukriansyah, perwakilan warga, mengamini kekecewaan itu: “Satu masalah pun tidak ada yang dikerjakan Komisi VI sampai sekarang.” Kekecewaan tersebut membuat PT DTL menempuh jalur lebih keras. Saat ini pengaduan sedang disiapkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Mabes Polri. Fokusnya adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pencabutan lahan dan tindak pidana pengeroyokan dalam perobohan aset. “Langkah ini paling tepat, sebab BP Batam tampaknya tidak akan bergeming melihat desakan dari DPR RI. Justru ada dugaan kuat, BP Batam terus melindungi mafia tanah. Bukannya membenahi, tetapi mengawal kepentingan konsorsium mereka,” tegas Rury. Pengamat hukum pertanahan, menyebut kasus ini sebagai kejahatan pertanahan paling terbuka. Pencabutan alokasi lahan tanpa dasar hukum yang sah sudah menjadi pelanggaran, diperparah dengan perobohan bangunan tanpa putusan pengadilan. “Saya heran, kenapa penegak hukum enggan menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Ini perampasan hak, tindakan inkonstitusional, dan bentuk nyata kejahatan pertanahan,” katanya. Sikap serupa pernah ditegaskan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Ia menilai perobohan Hotel Purajaya tidak sah secara hukum. Dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum di Jakarta, Habiburokhman menyoroti keterlibatan aparat dalam proses yang jelas-jelas bukan eksekusi pengadilan. “Kalau eksekusi, yang mengoordinir adalah pengadilan dengan dasar putusan pengadilan. Kalau ini tidak ada putusan, maka bukan eksekusi,” tegasnya. Komisi III pun mendorong pembentukan Panja mafia tanah untuk mengungkap jaringan di balik kasus ini, namun langkah itu macet karena resistensi dari BP Batam. Aktivis Monica Nathan menilai drama Purajaya hanyalah satu fragmen dari pola besar yang memperlihatkan lemahnya komitmen DPR RI dalam membela rakyat. Menurutnya, peristiwa rusuh di Jakarta dan berbagai daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025 menjadi bukti bahwa kemarahan publik bukan ilusi. “DPR lebih sibuk dengan retorika basi. Panja Komisi VI untuk evaluasi tata kelola lahan Batam, Panja Komisi III untuk melawan mafia tanah—mandatnya kuat, bisa panggil pejabat, bisa buka data, bisa tindaklanjuti kasus. Tapi enam bulan berlalu, hasilnya nol besar. Purajaya tetap rata dengan tanah. Teluk Tering tetap direklamasi. Mafia tetap berjaya,” ujarnya pedas. Moratorium reklamasi yang sempat diumumkan Wakil Wali Kota Batam juga hanya berhenti di atas kertas. Secara teori, moratorium berarti semua proyek dihentikan hingga audit selesai. Faktanya, pancang-pancang reklamasi tetap berdiri di Teluk Tering. Hal ini semakin menegaskan bahwa keputusan politik dan hukum di Batam kerap diabaikan, sementara kepentingan ekonomi segelintir pihak terus dijaga. Kasus Purajaya kini menjadi simbol kezaliman tata kelola lahan di Batam. Ia menggambarkan bagaimana mafia tanah, aparat, birokrasi, dan politik bisa berpadu dalam satu lingkaran yang menekan rakyat dan investor lokal. Hingga saat ini, tak ada kejelasan kapan keadilan akan hadir. Namun satu hal pasti, suara lantang dari Batam terus menantang BP Batam: apakah mereka akan menutup mata demi melanggengkan warisan, atau berani memutus mata rantai mafia tanah yang telah menjarah hak rakyat selama puluhan tahun.”(tim)
Post Views: 62
