Oleh: Sasjoni, Ketua GAMNR-TPI
sidikfokusnews.com- Tanjungpinang.-Hakim pernah menyematkan cap ekonomi kapitalis kepada Tom Lembong. Pertanyaan kini mengemuka: apakah stigma serupa juga pantas diarahkan kepada Gubernur Kepri, Ansar Ahmad?
Rakyat tahu persis, kawasan Gurindam 12 dibangun dengan dana publik lebih dari Rp500 miliar. Ia lahir dari keringat rakyat, dari pajak rakyat, dari jerih payah rakyat. Tetapi kini, kawasan yang seharusnya menjadi ruang rekreasi terbuka dan lapak UMKM lokal justru hendak dilelang kepada swasta selama 30 tahun. Tiga dekade bukan waktu singkat—itu sama artinya dengan menyerahkan satu generasi penuh kepada kendali modal.
Inilah wajah telanjang kapitalisasi di daerah. Rakyat kecil hanya akan menjadi penonton. Mereka yang seharusnya menikmati ruang publik terpaksa minggir, sementara pemodal dan elit menikmati kue pembangunan. Jika hal ini dibiarkan, Gurindam 12 yang seharusnya berdiri sebagai simbol kebersamaan akan tereduksi menjadi sekadar komoditas bisnis yang dikendalikan oligarki.
Publik menuntut transparansi. Dari mana aliran anggaran, siapa yang mengendalikan skema lelang, dan bagaimana nasib pedagang kecil yang selama ini bernaung di kawasan Gurindam 12? Bila gubernur gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar ini, maka wajar bila Gurindam 12 dianggap proyek mercusuar penuh aroma kapitalis—megah di permukaan, tapi miskin keadilan di dalamnya.
Bagi GAMNR, Gurindam 12 bukan sekadar beton dan taman. Ia adalah simbol peradaban Melayu, ruang hidup rakyat, dan wajah marwah Kepulauan Riau. Menyerahkannya pada skema kapitalistik sama saja dengan meniadakan makna keadilan sosial yang seharusnya menjadi fondasi pembangunan.
Kami tegaskan: hentikan lelang Gurindam 12! Gubernur jangan berlindung di balik jargon investasi sementara rakyat dipaksa menjadi buruh di negeri sendiri. Ruang publik tidak boleh dijual, budaya tidak boleh digadaikan, dan marwah Melayu tidak boleh ditukar dengan kontrak bisnis.
Jika pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat, kelola Gurindam 12 secara terbuka, partisipatif, dan berkeadilan. Jangan biarkan sejarah mencatat bahwa di bawah kepemimpinan hari ini, warisan rakyat justru digadai kepada oligarki.”redaksiSF
