sidikfokusnews.com-Jakarta. – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih dengan melantik sejumlah menteri baru di lima kementerian strategis. Selain itu, ia juga meresmikan Kementerian Haji dan Umrah yang sebelumnya berbentuk Badan Pengelola Haji (BP Haji). Perubahan susunan kabinet ini diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin sore.
“Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan, setelah melalui evaluasi menyeluruh dan masukan dari berbagai pihak,” ujar Prasetyo.
Dalam perombakan kali ini, Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, posisi Abdul Kadir Karding digantikan oleh Mukhtarudin. Sementara itu, Fery Juliantono dipercaya memimpin Kementerian Koperasi, menggantikan Budi Arie Setiadi.
Di luar tiga perubahan tersebut, Presiden Prabowo tetap mempertahankan Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Dito Ariotedjo di kursi Menteri Pemuda dan Olahraga.
Menurut Dr. Hermawan Sulistyo, pengamat politik LIPI, reshuffle kali ini menunjukkan upaya Presiden untuk menyeimbangkan kepentingan politik dengan kebutuhan teknokrasi. “Pergantian Sri Mulyani dengan Purbaya Yudhi Sadewa bisa dibaca sebagai langkah memperkuat basis politik sekaligus merespons tantangan ekonomi. Namun, ini juga menjadi ujian apakah Menkeu baru mampu menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan global,” ujarnya.
Meski demikian, sejumlah kalangan menilai reshuffle ini belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan bangsa. Pakar hukum tata negara, menekankan bahwa pembenahan sektor hukum seharusnya menjadi prioritas. “Penegakan hukum adalah fondasi utama. Jika tidak ada perubahan signifikan di sektor ini, maka perombakan kabinet berpotensi hanya menjadi rotasi politik tanpa dampak mendalam,” katanya.
Di sisi lain, analis kebijakan publik, menyoroti pentingnya pergantian di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Koperasi. “Kedua sektor ini menyentuh langsung kepentingan rakyat. Perlindungan bagi jutaan pekerja migran dan penguatan UMKM harus menjadi agenda utama menteri baru. Jika berhasil, dampaknya bisa dirasakan lebih cepat oleh masyarakat,” jelasnya.
Reshuffle ini dipandang sebagai langkah awal dalam merespons tantangan pemerintahan. Namun, banyak pihak menilai Presiden Prabowo masih harus menunjukkan kepekaan lebih besar terhadap kondisi bangsa. Masalah korupsi, lemahnya tata kelola pemerintahan, dan ketidakpastian hukum disebut sebagai akar persoalan yang belum tersentuh secara serius.
“Reshuffle hanyalah pintu masuk. Tanpa pembenahan menyeluruh pada sistem penegakan hukum, perubahan kabinet tidak akan memberikan dampak signifikan,”redaksiSF
