sidikfokusnews.com-Jakarta.-Gelombang perlawanan terhadap rezim oligarki kembali memuncak. Di tengah krisis ekonomi, kemiskinan yang meningkat, dan skandal pelanggaran HAM yang belum tuntas, FPP TNI, PETISI-100, dan MPUII melancarkan ultimatum keras kepada pemerintah dan DPR RI.
Mereka menilai setelah 80 tahun merdeka, Indonesia justru terjebak dalam cengkeraman oligarki hitam yang merampas kedaulatan rakyat. “Kita bukan lagi bangsa merdeka, tapi bangsa yang dikhianati oleh para pelaku kejahatan State-Corporate Crimes,” tegas Mayjen (Purn.) Soenarko.
Menurutnya, jejak pengkhianatan itu berawal dari kebijakan-kebijakan era Jokowi yang dinilai otoriter, sarat KKN, pro-oligarki, dan anti-demokrasi. Parahnya, Soenarko menuding Presiden Prabowo justru melanjutkan agenda pro-oligarki tersebut. “Janji perubahan dan perbaikan hanya retorika murahan. Faktanya, rakyat makin terhimpit, kemiskinan meningkat, dan para pelaku oligarki kian berjaya,” ujarnya.
Dr. Marwan Batubara dari PETISI-100 menambahkan, kemarahan rakyat mencapai puncaknya setelah tewasnya Affan Kurniawan, korban kekerasan aparat, yang menjadi simbol kegagalan negara melindungi warganya. “Presiden harus segera menghentikan aksi brutal aparat, memecat Kapolri, dan mengadili semua pelaku pelanggaran HAM berat, termasuk tragedi KM 50 dan Kanjuruhan,” desaknya.
Sejumlah pengamat menilai desakan ini bukan sekadar ekspresi kemarahan, tapi alarm keras bagi rezim Prabowo. “Kalau tuntutan ini diabaikan, bisa saja gerakan rakyat berkembang menjadi gelombang ketidakpercayaan nasional. Apalagi mereka menuntut pemakzulan Wapres Gibran dan mengadili mantan Presiden Jokowi. Ini bukan main-main,”
Selain mendesak reshuffle kabinet dan pembersihan oligarki hitam dari tubuh pemerintahan, koalisi ini juga menyerukan reformasi total Polri, termasuk memindahkan institusi tersebut di bawah Kementerian Dalam Negeri. Mereka menilai Polri telah berubah dari pengayom rakyat menjadi alat kekuasaan yang menakutkan.
“Kalau negara terus dikuasai oligarki, rakyat punya hak konstitusional untuk mengambil kembali kedaulatan yang dikhianati. Kami siap memimpin gerakan ini,” tegas Soenarko.
Seruan revolusi konstitusional ini kini menunggu respons nyata Presiden Prabowo dan DPR RI. Jika tidak, para pengamat memperingatkan, ketidakpuasan publik bisa meledak menjadi krisis politik yang tak terbendung.”(redaksiSF)
