MUI Batam Kota dan Polsek Bangun Sinergi Wujudkan Keamanan Lingkungan

sidikfokusnews.com-Batam.-Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Batam Kota berkolaborasi dengan Polsek Batam Kota menggelar pertemuan bersama tokoh masyarakat di Masjid Baitul ‘Amal, Taman Marchelia, Ahad (31/8/2025). Kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus audiensi untuk memperkuat kewaspadaan dini dan meneguhkan komitmen menjaga ketenteraman di lingkungan masyarakat.

Ketua MUI Batam Kota, Ahmad Jamzuri Saud, M.Pd., menyampaikan bahwa masyarakat harus lebih peka terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Menurutnya, kewaspadaan menjadi kunci dalam menghadapi isu-isu yang dapat memicu keresahan, mulai dari penyalahgunaan teknologi informasi hingga tindak kriminalitas. “MUI bukan hanya sekadar lembaga keagamaan, tetapi juga mitra strategis bagi pemerintah dan aparat keamanan dalam menumbuhkan kesadaran sosial sekaligus menjaga moral masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia didampingi Komisi Pendidikan MUI Batam Kota, Angga Prasetyo, M.Sy., yang menekankan pentingnya pendidikan karakter dan literasi digital di tengah gempuran era modern. Angga mengingatkan bahwa ancaman terbesar bukan hanya bersifat fisik, melainkan juga melemahnya moral serta nilai-nilai keluarga. “Kekuatan terbesar ada pada sinergi orang tua, tokoh agama, dan lingkungan dalam membimbing generasi muda,” jelasnya.

Hadir pula dari pihak kepolisian, Kanit Intel Polsek Batam Kota Ipda Kiprianow dan Babinkamtibmas Aipda Yusrizal. Dalam arahannya, keduanya menegaskan pentingnya peran aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan. Mereka mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan aktivitas mencurigakan serta memperkuat koordinasi antarwarga melalui forum RT dan RW. “Polisi tidak bisa bekerja sendiri. Dengan partisipasi masyarakat, potensi gangguan dapat dicegah sejak dini,” tegas Ipda Kiprianow.

Dukungan juga datang dari tokoh masyarakat setempat, di antaranya Ketua DKM Masjid Baitul ‘Amal, Ir. Yusuf Ahmad, dan Ketua RW 09 Taman Marchelia, Sumarno. Keduanya menilai masjid memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pusat ibadah, tetapi juga sebagai wadah memperkuat kebersamaan serta menumbuhkan nilai-nilai sosial.

Pertemuan ini berlangsung dengan suasana hangat dan penuh keakraban. Seluruh pihak sepakat menjalin kerja sama berkesinambungan guna menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis. Sinergi ulama, aparat, dan masyarakat dipandang sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas dan ketenteraman di Kecamatan Batam Kota.”(Nursalim Turatea).

Panja Bicara Teori, Kasus Nyata Dilangkahi

Satgas PMI Fokus Tangani Isu Migran ,Gelar Rapat Pelantikan di Batam

Labuh Jangkar Kepri: Dari Surat Panjang ke Solusi Nyata

Panja Pengawasan Mafia Tanah Komisi III DPR RI Hanya Pepesan Kosong

Perobohan Hotel Purajaya: Warisan yang Dilanjutkan BP Batam di Era Amsakar Panja Pengawasan Mafia Tanah Komisi III DPR RI Hanya Pepesan Kosong Batam, 30 September 2025. Kisah kelam perobohan Hotel Purajaya di Batam terus bergulir sebagai luka hukum, ekonomi, sekaligus sosial yang tak kunjung disembuhkan. PT Dani Tasha Lestari (DTL), pemilik Hotel Purajaya, masih berjuang mendapatkan pertanggungjawaban atas pencabutan alokasi 30 hektar lahan miliknya yang kemudian disusul dengan penghancuran bangunan hotel senilai Rp922 miliar. Meski desakan demi desakan mengalir dari DPR RI hingga pimpinan lembaga tinggi negara, Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap bergeming. Alih-alih menyelesaikan masalah, rezim baru BP Batam di bawah kepemimpinan Amsakar tampak meneruskan warisan zalim pendahulunya. Direktur PT DTL, Rury Afriansyah, menegaskan pihaknya telah menempuh seluruh jalur resmi. Rekomendasi dari Komisi VI dan III DPR RI, bahkan permintaan dari Wakil Ketua DPR RI kepada Ketua Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kapolri, hingga Kepala BP Batam, tak digubris sedikitpun. “Apakah warisan yang ditinggalkan BP Batam yang lama akan terus dipertahankan oleh penerusnya? Tampaknya iya,” ujar Rury dengan getir. Harapan sempat tumbuh saat Komisi VI DPR RI mengunjungi Batam pada 18 Juli 2025. Dalam forum itu, sekitar 40 warga Batam turut menyampaikan keluhannya. Namun, hingga kini tidak satu pun rekomendasi ditindaklanjuti. Rury menyebut Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk DPR RI hanya sebatas “pepesan kosong” tanpa taring. Zukriansyah, perwakilan warga, mengamini kekecewaan itu: “Satu masalah pun tidak ada yang dikerjakan Komisi VI sampai sekarang.” Kekecewaan tersebut membuat PT DTL menempuh jalur lebih keras. Saat ini pengaduan sedang disiapkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Mabes Polri. Fokusnya adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pencabutan lahan dan tindak pidana pengeroyokan dalam perobohan aset. “Langkah ini paling tepat, sebab BP Batam tampaknya tidak akan bergeming melihat desakan dari DPR RI. Justru ada dugaan kuat, BP Batam terus melindungi mafia tanah. Bukannya membenahi, tetapi mengawal kepentingan konsorsium mereka,” tegas Rury. Pengamat hukum pertanahan, menyebut kasus ini sebagai kejahatan pertanahan paling terbuka. Pencabutan alokasi lahan tanpa dasar hukum yang sah sudah menjadi pelanggaran, diperparah dengan perobohan bangunan tanpa putusan pengadilan. “Saya heran, kenapa penegak hukum enggan menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Ini perampasan hak, tindakan inkonstitusional, dan bentuk nyata kejahatan pertanahan,” katanya. Sikap serupa pernah ditegaskan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Ia menilai perobohan Hotel Purajaya tidak sah secara hukum. Dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum di Jakarta, Habiburokhman menyoroti keterlibatan aparat dalam proses yang jelas-jelas bukan eksekusi pengadilan. “Kalau eksekusi, yang mengoordinir adalah pengadilan dengan dasar putusan pengadilan. Kalau ini tidak ada putusan, maka bukan eksekusi,” tegasnya. Komisi III pun mendorong pembentukan Panja mafia tanah untuk mengungkap jaringan di balik kasus ini, namun langkah itu macet karena resistensi dari BP Batam. Aktivis Monica Nathan menilai drama Purajaya hanyalah satu fragmen dari pola besar yang memperlihatkan lemahnya komitmen DPR RI dalam membela rakyat. Menurutnya, peristiwa rusuh di Jakarta dan berbagai daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025 menjadi bukti bahwa kemarahan publik bukan ilusi. “DPR lebih sibuk dengan retorika basi. Panja Komisi VI untuk evaluasi tata kelola lahan Batam, Panja Komisi III untuk melawan mafia tanah—mandatnya kuat, bisa panggil pejabat, bisa buka data, bisa tindaklanjuti kasus. Tapi enam bulan berlalu, hasilnya nol besar. Purajaya tetap rata dengan tanah. Teluk Tering tetap direklamasi. Mafia tetap berjaya,” ujarnya pedas. Moratorium reklamasi yang sempat diumumkan Wakil Wali Kota Batam juga hanya berhenti di atas kertas. Secara teori, moratorium berarti semua proyek dihentikan hingga audit selesai. Faktanya, pancang-pancang reklamasi tetap berdiri di Teluk Tering. Hal ini semakin menegaskan bahwa keputusan politik dan hukum di Batam kerap diabaikan, sementara kepentingan ekonomi segelintir pihak terus dijaga. Kasus Purajaya kini menjadi simbol kezaliman tata kelola lahan di Batam. Ia menggambarkan bagaimana mafia tanah, aparat, birokrasi, dan politik bisa berpadu dalam satu lingkaran yang menekan rakyat dan investor lokal. Hingga saat ini, tak ada kejelasan kapan keadilan akan hadir. Namun satu hal pasti, suara lantang dari Batam terus menantang BP Batam: apakah mereka akan menutup mata demi melanggengkan warisan, atau berani memutus mata rantai mafia tanah yang telah menjarah hak rakyat selama puluhan tahun.”(tim)

Budi Dermawan Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Umum BP4 Kota Batam Periode 2025–2030

Post Views: 145