sidikfokus.com-Jakarta.– Majelis Permusyawaratan Ummat Islam Indonesia (MPUII) mengeluarkan pernyataan sikap tegas kepada Presiden Prabowo Subianto di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap berbagai persoalan bangsa. Dalam rilis resmi yang diterima media pada Minggu (31/8/2025), MPUII menuntut pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan bangsa dari krisis kepercayaan dan ketidakstabilan sosial.
Salah satu poin utama yang ditekankan MPUII adalah desakan agar Presiden Prabowo segera mengganti Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang dinilai gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut MPUII, kegagalan tersebut terlihat dari berbagai insiden yang memicu keresahan publik, lemahnya penegakan hukum, serta ketidakmampuan menjaga rasa aman dan keadilan di masyarakat.
“Kapolri harus diganti. Negara tidak boleh terus-menerus membiarkan lemahnya penegakan hukum yang berakibat pada hilangnya kepercayaan rakyat terhadap institusi kepolisian,” tegas Juru Bicara MPUII, Prof. Dr. Tgk. Hasanudin Yusuf Adan, MCL, MA, dalam keterangan resminya.
Selain isu kepemimpinan kepolisian, MPUII juga menyoroti kasus korupsi yang semakin meresahkan masyarakat. MPUII menuntut pemerintah mengambil langkah tegas terhadap para pelaku korupsi tanpa pandang bulu. “Pemerintah harus menyita seluruh aset para koruptor untuk dikembalikan kepada rakyat melalui program-program kesejahteraan. Tidak boleh ada kompromi dengan mereka yang telah merampas hak-hak rakyat,” lanjut Prof. Hasanudin.
MPUII juga memperingatkan pemerintah agar tidak terus membebani rakyat dengan kebijakan fiskal yang memberatkan, termasuk wacana pajak-pajak baru. Menurutnya, di tengah kesulitan ekonomi yang dirasakan masyarakat, langkah-langkah yang justru menambah penderitaan rakyat harus dihentikan. “Pemerintah seharusnya mencari solusi kreatif untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa mengorbankan rakyat kecil,” ujarnya.
Lebih jauh, MPUII menyerukan agar seluruh elemen masyarakat menjaga ketertiban, ketenteraman, dan keamanan bersama demi stabilitas nasional yang kondusif. Prof. Hasanudin menekankan bahwa menyelamatkan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif semua lapisan masyarakat.
“Bangsa ini harus diselamatkan dengan kebersamaan, kedamaian, dan ketegasan terhadap segala bentuk kezaliman. Pemerintah perlu bertindak cepat dan tegas, sementara masyarakat menjaga persatuan dan kedamaian,” pungkas Prof. Hasanudin.
Pernyataan sikap MPUII ini menandai meningkatnya kritik terhadap kinerja pemerintah di bidang hukum, keamanan, dan ekonomi menjelang akhir kuartal ketiga 2025. Desakan ini diperkirakan akan menjadi salah satu isu politik terpenting dalam beberapa minggu ke depan, terutama terkait langkah Presiden Prabowo dalam merespons tuntutan masyarakat dan ormas Islam di Indonesia.”(arf-6)
