sidikfokusnews.com-Sukabumi-Jawa Barat.– Proyek pembangunan pusat perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi di Desa Cangehgar, Kecamatan Palabuhanratu, yang sejak lama mangkrak, kembali menjadi sorotan. Bangunan lima lantai yang menelan dana hingga Rp180 miliar ini kini lebih dikenal warga sebagai “rumah hantu” karena kondisinya yang terbengkalai, dinding berlumut, kaca pecah, dan ilalang tinggi di sekitarnya.
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, pakar hukum internasional sekaligus ekonom, menyebut mangkraknya proyek ini sebagai cerminan lemahnya tata kelola pembangunan daerah. Ia meminta Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan para menteri terkait serta Gubernur Jawa Barat untuk turun tangan menyelesaikan proyek yang memalukan ini.
“Ini bukan sekadar gedung, tapi simbol kegagalan manajemen anggaran daerah. Di tengah wisatawan dari dalam dan luar negeri yang berkunjung ke Pantai Pelabuhanratu—ikon legendaris yang terkenal ke seluruh dunia—bangunan mangkrak ini menjadi tontonan memalukan. Presiden harus memerintahkan penyelesaian segera, jangan dibiarkan bertahun-tahun seperti ini,” tegas Prof. Sutan kepada media, Selasa (26/8/2025).
Sejak dimulai pada 2020, proyek ini menelan biaya ratusan miliar, namun tak kunjung rampung. Pemerintah daerah menyebut masih membutuhkan tambahan Rp100 miliar untuk penyelesaian, dengan proyeksi kelanjutan pekerjaan baru pada 2027 atau 2028. Bagi masyarakat, janji itu hanya menambah panjang daftar kekecewaan karena selama ini dana yang seharusnya untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur justru terkubur dalam beton yang tak terpakai.
Pakar tata kelola publik dari Universitas Padjadjaran, Dr. Laila Kurnia, menilai keterlambatan ini menunjukkan lemahnya perencanaan pembangunan daerah. “Proyek sebesar ini seharusnya memiliki feasibility study dan rencana pembiayaan yang matang. Kalau sampai mangkrak, ada yang salah dalam manajemen risiko dan pengawasan anggaran,” ujarnya.
Hal senada disampaikan pengamat kebijakan publik, Rudi Hartono, dari Lembaga Analisis Kebijakan Daerah (LAKD). Ia menekankan bahwa proyek mangkrak seperti ini merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Masyarakat melihat uang pajak mereka disia-siakan. Jika memang ada masalah teknis atau pembiayaan, pemerintah harus transparan. Jangan hanya melempar janji penyelesaian tanpa kepastian,” kata Rudi.
Mangkraknya proyek ini juga dinilai mencoreng citra wisata Pelabuhanratu, yang selama ini menjadi destinasi unggulan Jawa Barat. Sejumlah pelaku usaha pariwisata menilai keberadaan “rumah hantu” di dekat kawasan wisata internasional itu kontras dengan upaya pemerintah mempromosikan pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah.
Prof. Sutan menutup komentarnya dengan desakan keras agar pemerintah pusat tidak hanya mengkaji ulang, tetapi mengambil langkah nyata. “Kita bicara soal ratusan miliar uang rakyat. Kalau proyek ini terus mangkrak, ini bukan hanya soal inefisiensi, tapi juga soal akuntabilitas dan martabat pemerintahan daerah,” pungkasnya.”(redaksiSF)
