sidikfokusnews.com-Surabaya.– Di tengah perayaan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, penulis dan pengamat teknologi Agus M. Maksum mengingatkan bahwa bentuk penjajahan masa kini bukan lagi kapal perang atau pasukan bersenjata, melainkan serangan halus lewat jalur digital. Dalam catatannya berjudul Jalan Raya Data, Agus menegaskan bahwa kedaulatan digital kini menjadi isu strategis yang harus segera ditangani negara.
Agus mengibaratkan kondisi Indonesia seperti rumah yang dibangun oleh tukang asing. Di siang hari tampak rapi dan mewah, tetapi di malam hari si tukang bebas keluar-masuk melalui pintu belakang dan melaporkan segala isi rumah kepada pihak luar. “Begitulah situasi kita hari ini. Infrastruktur digital banyak dibangun swasta dengan teknologi asing, bahkan dari negara yang sudah terbukti menyimpan celah keamanan atau backdoor,” tulis Agus.
Ia menyoroti bahwa teknologi 4G hingga 5G di Indonesia masih didominasi perangkat asing, seperti Huawei dari Tiongkok. Sementara di Eropa, Amerika, hingga India, perangkat serupa sudah dibatasi karena risiko kebocoran data.
Agus juga mengkritisi fenomena “gratis” yang ditawarkan perusahaan teknologi global: penyimpanan video di YouTube, layanan pesan WhatsApp, hingga internet Starlink di daerah terpencil. Menurutnya, di balik layanan gratis tersebut, data masyarakat Indonesia menjadi komoditas utama yang diperdagangkan.
“Kalau Anda tidak membayar untuk produknya, maka Anda sendirilah produknya,” tulis Agus mengutip pepatah dari Silicon Valley. Ia menyebut data kini menjadi tambang emas baru, menggantikan rempah-rempah di abad 16-18 dan minyak di abad 19-20.
Agus mengingatkan, kebocoran data bukan hanya soal privasi, tetapi menyangkut kedaulatan negara. Data bisa memetakan opini politik, pergerakan pejabat, hingga posisi strategis pertahanan. “Kalau benteng digital jebol, otomatis benteng darat, laut, dan udara ikut roboh,” ujarnya.
Sayangnya, Indonesia belum memiliki strategi nasional pertahanan digital. Angkatan Darat, Laut, dan Udara ada, tetapi “Angkatan Digital” tidak pernah dipikirkan serius. Infrastruktur 5G, satelit orbit rendah, hingga pusat data strategis masih dikuasai pihak asing.
Agus mendesak pemerintah membangun infrastruktur digital nasional, termasuk satelit, jaringan 5G, hingga pusat data dalam negeri. Ia juga mendorong lahirnya platform digital berbasis koperasi agar rakyat menjadi pemilik sekaligus pengguna, sesuai semangat Pancasila.
“Bahaya terbesar hari ini bukan lagi kapal perang asing di Natuna, tetapi server asing yang menyimpan data rakyat Indonesia. Penjajahan datang tanpa moncong senjata, tetapi lewat aplikasi ramah dan murah, bahkan gratis, yang kita nikmati sambil tersenyum,” tegas Agus.”redaksiSF
