Polda Kepri Terima Kunjungan Kerja Wakil Menteri Perhubungan: Bahas Distribusi Logistik dan Jalur Roro

sidikfokusnews.com- Batam – Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menerima kunjungan kerja Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Drs. Sutana, M.Si., yang berlangsung di Ruja Kapolda Kepri. Pada Jumat(22/8/2025).

Hadir dalam kegiatan ini Wakapolda Kepri Brigjen. Pol. Dr. Anom Wibowo, S.I.K., M.Si., pejabat utama Polda, serta unsur Kementerian Perhubungan dan instansi terkait.

Dalam sambutannya, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, S.I.K., M.H.,menyampaikan sejumlah usulan strategis untuk mendukung konektivitas dan efisiensi logistik di wilayah perbatasan. Salah satunya mengenai pembukaan jalur roll-on roll-off (roro) Batam–Johor.

“Saat ini pasokan barang ke Johor masih melalui Kuala Lumpur sehingga biaya logistik cukup tinggi. Dengan jalur roro langsung, distribusi akan lebih efisien sekaligus mendorong pariwisata,” ujar Kapolda Kepri.

Kapolda Kepri juga menyoroti perlunya koordinasi distribusi beras ke wilayah Karimun yang tengah terkendala.

Kemudian, Wakil Menteri Perhubungan Komjen Pol (Purn) Drs. Sutana, M.Si., menegaskan bahwa program roro Batam–Johor bisa dimasukkan dalam skema Public Service Obligation (PSU).

“Jalur ini akan berdampak besar terhadap efisiensi distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan pariwisata,” Ucap Wakil Menteri Perhubungan.

Wakil Menteri Perhubungan menambahkan, sinergitas antara Kementerian Perhubungan dan Polda Kepri akan terus diperkuat demi kepentingan masyarakat.

Terakhir, Kapolda Kepri Irjen Pol Asep Safrudin, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa kepolisian akan terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan daerah.

“Polda Kepri berkomitmen mendukung penuh setiap program pemerintah, khususnya dalam memperkuat konektivitas maritim, menekan biaya logistik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kepri,” Tutup Kapolda Kepri.”(Nursalim Turatea).

Panja Bicara Teori, Kasus Nyata Dilangkahi

Satgas PMI Fokus Tangani Isu Migran ,Gelar Rapat Pelantikan di Batam

Labuh Jangkar Kepri: Dari Surat Panjang ke Solusi Nyata

Panja Pengawasan Mafia Tanah Komisi III DPR RI Hanya Pepesan Kosong

Perobohan Hotel Purajaya: Warisan yang Dilanjutkan BP Batam di Era Amsakar Panja Pengawasan Mafia Tanah Komisi III DPR RI Hanya Pepesan Kosong Batam, 30 September 2025. Kisah kelam perobohan Hotel Purajaya di Batam terus bergulir sebagai luka hukum, ekonomi, sekaligus sosial yang tak kunjung disembuhkan. PT Dani Tasha Lestari (DTL), pemilik Hotel Purajaya, masih berjuang mendapatkan pertanggungjawaban atas pencabutan alokasi 30 hektar lahan miliknya yang kemudian disusul dengan penghancuran bangunan hotel senilai Rp922 miliar. Meski desakan demi desakan mengalir dari DPR RI hingga pimpinan lembaga tinggi negara, Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap bergeming. Alih-alih menyelesaikan masalah, rezim baru BP Batam di bawah kepemimpinan Amsakar tampak meneruskan warisan zalim pendahulunya. Direktur PT DTL, Rury Afriansyah, menegaskan pihaknya telah menempuh seluruh jalur resmi. Rekomendasi dari Komisi VI dan III DPR RI, bahkan permintaan dari Wakil Ketua DPR RI kepada Ketua Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kapolri, hingga Kepala BP Batam, tak digubris sedikitpun. “Apakah warisan yang ditinggalkan BP Batam yang lama akan terus dipertahankan oleh penerusnya? Tampaknya iya,” ujar Rury dengan getir. Harapan sempat tumbuh saat Komisi VI DPR RI mengunjungi Batam pada 18 Juli 2025. Dalam forum itu, sekitar 40 warga Batam turut menyampaikan keluhannya. Namun, hingga kini tidak satu pun rekomendasi ditindaklanjuti. Rury menyebut Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk DPR RI hanya sebatas “pepesan kosong” tanpa taring. Zukriansyah, perwakilan warga, mengamini kekecewaan itu: “Satu masalah pun tidak ada yang dikerjakan Komisi VI sampai sekarang.” Kekecewaan tersebut membuat PT DTL menempuh jalur lebih keras. Saat ini pengaduan sedang disiapkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Mabes Polri. Fokusnya adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pencabutan lahan dan tindak pidana pengeroyokan dalam perobohan aset. “Langkah ini paling tepat, sebab BP Batam tampaknya tidak akan bergeming melihat desakan dari DPR RI. Justru ada dugaan kuat, BP Batam terus melindungi mafia tanah. Bukannya membenahi, tetapi mengawal kepentingan konsorsium mereka,” tegas Rury. Pengamat hukum pertanahan, menyebut kasus ini sebagai kejahatan pertanahan paling terbuka. Pencabutan alokasi lahan tanpa dasar hukum yang sah sudah menjadi pelanggaran, diperparah dengan perobohan bangunan tanpa putusan pengadilan. “Saya heran, kenapa penegak hukum enggan menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Ini perampasan hak, tindakan inkonstitusional, dan bentuk nyata kejahatan pertanahan,” katanya. Sikap serupa pernah ditegaskan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Ia menilai perobohan Hotel Purajaya tidak sah secara hukum. Dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum di Jakarta, Habiburokhman menyoroti keterlibatan aparat dalam proses yang jelas-jelas bukan eksekusi pengadilan. “Kalau eksekusi, yang mengoordinir adalah pengadilan dengan dasar putusan pengadilan. Kalau ini tidak ada putusan, maka bukan eksekusi,” tegasnya. Komisi III pun mendorong pembentukan Panja mafia tanah untuk mengungkap jaringan di balik kasus ini, namun langkah itu macet karena resistensi dari BP Batam. Aktivis Monica Nathan menilai drama Purajaya hanyalah satu fragmen dari pola besar yang memperlihatkan lemahnya komitmen DPR RI dalam membela rakyat. Menurutnya, peristiwa rusuh di Jakarta dan berbagai daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025 menjadi bukti bahwa kemarahan publik bukan ilusi. “DPR lebih sibuk dengan retorika basi. Panja Komisi VI untuk evaluasi tata kelola lahan Batam, Panja Komisi III untuk melawan mafia tanah—mandatnya kuat, bisa panggil pejabat, bisa buka data, bisa tindaklanjuti kasus. Tapi enam bulan berlalu, hasilnya nol besar. Purajaya tetap rata dengan tanah. Teluk Tering tetap direklamasi. Mafia tetap berjaya,” ujarnya pedas. Moratorium reklamasi yang sempat diumumkan Wakil Wali Kota Batam juga hanya berhenti di atas kertas. Secara teori, moratorium berarti semua proyek dihentikan hingga audit selesai. Faktanya, pancang-pancang reklamasi tetap berdiri di Teluk Tering. Hal ini semakin menegaskan bahwa keputusan politik dan hukum di Batam kerap diabaikan, sementara kepentingan ekonomi segelintir pihak terus dijaga. Kasus Purajaya kini menjadi simbol kezaliman tata kelola lahan di Batam. Ia menggambarkan bagaimana mafia tanah, aparat, birokrasi, dan politik bisa berpadu dalam satu lingkaran yang menekan rakyat dan investor lokal. Hingga saat ini, tak ada kejelasan kapan keadilan akan hadir. Namun satu hal pasti, suara lantang dari Batam terus menantang BP Batam: apakah mereka akan menutup mata demi melanggengkan warisan, atau berani memutus mata rantai mafia tanah yang telah menjarah hak rakyat selama puluhan tahun.”(tim)

Budi Dermawan Terpilih Aklamasi sebagai Ketua Umum BP4 Kota Batam Periode 2025–2030

Post Views: 71