sidikfokusnews.com.Tanjungpinang.– Keputusan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) melantik Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi, sebagai Komisaris PT Pembangunan Kepri menuai kritik tajam dari Aliansi Gerakan Bersama (Geber) Kepri.
Juru Bicara Geber Kepri, Ustadz Riswandi, S.Ag, menilai langkah Gubernur terlalu tergesa-gesa dan menimbulkan pertanyaan serius terkait etika, kinerja, hingga potensi konflik kepentingan di tubuh pemerintahan.
Menurutnya, tugas utama Kepala Dinas Kominfo adalah melayani publik—menjamin keterbukaan informasi, menjaga komunikasi pemerintahan, hingga memastikan layanan digital masyarakat berjalan optimal. Penunjukan pejabat aktif sebagai komisaris BUMD, kata Riswandi, berisiko mengganggu fokus pelayanan publik.
“Jangan sampai pejabat publik lebih sibuk mengurus perusahaan plat merah ketimbang tanggung jawab utamanya sebagai pelayan rakyat. Publik tentu berhak mempertanyakan prioritas dan etika kebijakan seperti ini,” tegas Riswandi.
Geber Kepri juga menyoroti potensi kepentingan politik di balik penunjukan tersebut. BUMD, menurut mereka, seharusnya dijalankan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kemajuan daerah. Penempatan pejabat aktif sebagai komisaris justru menimbulkan kesan bahwa BUMD dijadikan alat bagi-bagi jabatan.
“Prinsip good governance bisa terciderai bila jabatan komisaris diberikan kepada pejabat aktif. BUMD bukan ruang untuk bancakan jabatan atau tempat melanggengkan kepentingan politik. Masyarakat berhak mendapatkan pengelolaan yang profesional dan akuntabel.
Lebih jauh, Geber Kepri menegaskan bahwa perusahaan daerah membutuhkan figur komisaris independen yang mampu mengawasi kinerja direksi secara objektif. Penunjukan pejabat aktif dikhawatirkan menciptakan konflik kepentingan yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan melemahkan tata kelola pemerintahan daerah.
“Keputusan ini harus ditinjau kembali demi menjaga integritas pemerintahan dan profesionalisme BUMD di Kepri. Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memunculkan kesan pejabat tidak mendengar aspirasi rakyat,” tegasnya.
Salah satu pengerak, geber Kepri juga mengingatkan bahwa persoalan tata kelola di Kepri sudah cukup kompleks dan membutuhkan introspeksi mendalam dari semua pemangku kepentingan. Pejabat daerah diminta lebih banyak berkoordinasi dengan masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar mendapatkan dukungan publik, bukan menimbulkan kecurigaan atau penolakan.
“Suara masyarakat jangan diabaikan. Jangan sampai pesan yang sampai ke publik adalah bahwa pejabat hanya berjalan dengan agenda sendiri tanpa mendengarkan aspirasi rakyat,”(baky)
