sidikfokusnews.com.Tanjungpinang.- Rencana aksi unjuk rasa menolak maraknya peredaran rokok non-cukai di Kepulauan Riau memasuki babak krusial. Bukan sekadar demonstrasi biasa, isu ini dinilai sarat sensitivitas politik dan ekonomi, bahkan berpotensi mengguncang stabilitas kebijakan nasional terkait Free Trade Zone (FTZ) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Chaidarrahmat, inisiator Geber, menegaskan bahwa tujuan utama aksi adalah pengawasan dan koreksi terhadap lemahnya kinerja aparat, serta penyampaian aspirasi masyarakat. “Kalau wakil pengunjuk rasa bisa diterima berdialog dengan damai, itu artinya perjuangan sudah berhasil,” ujarnya.
Namun, di balik tuntutan itu, terdapat daftar panjang pihak-pihak yang dinilai memiliki kepentingan langsung: mulai dari distributor dan agen rokok resmi berpita cukai, pemerintah daerah melalui Dispenda yang menerima Dana Bagi Hasil (DBH) cukai tembakau, hingga BP FTZ yang menerbitkan kuota rokok non-cukai masuk ke kawasan bebas.
Dinamika di lapangan pun kian mencuat. Tengku melaporkan keberadaan intelijen yang memantau rapat persiapan massa. “Ada empat intel sore tadi, tiga sudah dikenal, satu wajah baru. Barisan kita tetap bersama-sama,” ungkapnya. Hal ini memperkuat dugaan bahwa aparat keamanan memberi perhatian khusus.
Salah satu penggerak geber, Zumri menambahkan, penyelidikan aparat merupakan konsekuensi logis karena surat pemberitahuan aksi sudah masuk ke Polresta. Sementara Solihin menegaskan garis keras tuntutan aksi: mencopot Kepala Bea Cukai, membasmi rokok non-cukai dari Bumi Melayu, hingga membongkar mafia rokok ilegal.
Di sisi lain, pengamat politik dan sosial, yang enggan disebutkan namanya, menilai akar masalah Kepri semakin kompleks. “Rokok non-cukai hanya salah satu dari sekian banyak masalah. Ada Rempang, DOB, penguasaan pulau, bahkan isu Gaza. Semua berkelindan karena pejabat pusat maupun daerah saling menyandera akibat kepentingan,” ujarnya.
Lebih jauh, Chaidarrahmat menilai isu cukai rokok ini unik dan anomali. Berbeda dengan pemicu aksi massa biasanya, seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, pajak, atau kasus korupsi besar, isu cukai tembakau justru bisa memicu gerakan rakyat luas. “Inilah yang membuat aksi Kepri akan mendapat perhatian A1 dari penguasa. Isu ini bisa berujung people power, meski asal mulanya bukan soal hajat hidup rakyat sehari-hari,” jelasnya.
Ia memperingatkan bahwa dampak paling sensitif justru berada pada ranah kebijakan pembangunan. Jika tekanan aksi massa makin meluas, regulasi FTZ dan KEK bisa dievaluasi. Ini berarti kepentingan elite hingga korporasi multinasional ikut terguncang. “Inilah yang membuat aparat dan Bea Cukai waspada. Aksi ini bisa membuka kotak pandora besar,” tambahnya.
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Dr. Fery Munandar, menilai bahwa aksi berbasis isu non-cukai ini berpotensi menjadi preseden baru. “Jika masyarakat bisa menjadikan isu teknis seperti rokok non-cukai sebagai dasar people power, maka legitimasi pembangunan FTZ bisa runtuh. Itu taruhan besar bagi pemerintah pusat,.
Kondisi ini menunjukkan bahwa perlawanan terhadap rokok non-cukai di Kepri bukan hanya soal pita cukai atau distribusi ilegal. Lebih dari itu, ia mencerminkan ketidakpuasan struktural terhadap tata kelola kawasan bebas, kebijakan pusat yang tidak transparan, dan keterikatan elite pada kepentingan bohir multinasional.”(arf-6)
