sidikfokusnews.com.Tanjungpinang.— Gelombang perlawanan terhadap peredaran rokok non cukai di Kepulauan Riau (Kepri) semakin nyata. Aliansi Gerakan Bersama (GEBER) Kepri menyatakan siap mengerahkan sekitar 200 orang untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tanjungpinang pada Senin, 25 Agustus 2025.
Aksi yang diusung dengan slogan lantang “Rokok Non Cukai = Merampok Negara, Saatnya Rakyat Bergerak!” ini bukan sekadar unjuk rasa simbolik. Para aktivis, mahasiswa, wartawan, dan tokoh masyarakat yang tergabung di dalamnya telah menegaskan bahwa mereka menuntut langkah konkret, bukan janji manis.
Koordinator aksi, Jusri Sabri, menilai maraknya rokok tanpa pita cukai di Kepri merupakan bukti lemahnya aparat penegak hukum. “Rokok non cukai jelas merampok uang negara, tapi aparat terkesan bungkam. Ada dugaan setoran yang membuat mereka diam,” ujarnya dengan nada tegas.
GEBER Kepri telah menyiapkan spanduk bertuliskan “Cukai Hilang, Rakyat Merugi” dan berencana menyerahkan petisi tuntutan langsung kepada pihak Bea Cukai. Surat pemberitahuan aksi sudah dilayangkan ke Polresta Tanjungpinang sejak 19 Agustus, dan massa mengaku siap melakukan aksi lanjutan jika tuntutan tidak digubris. “Ini bukan demo pencitraan, tapi gerakan nyata agar negara hadir dan membersihkan ruang dari mafia rokok non cukai,” tambah Jusri.
Fenomena peredaran rokok ilegal sendiri bukanlah cerita baru di Kepri. Sebagai daerah perbatasan sekaligus kawasan perdagangan bebas, wilayah ini kerap menjadi pintu masuk barang-barang ilegal, termasuk rokok tanpa pita cukai. Harga yang lebih murah membuat sebagian konsumen tergiur, namun pedagang resmi justru terjepit.
“Kalau tidak jual, pembeli lari ke tempat lain. Tapi kalau jual, kami bisa kena masalah. Rokok resmi harganya jauh lebih mahal, susah bersaing,” keluh seorang pedagang kelontong di Tanjungpinang.
Seorang mahasiswa yang ikut konsolidasi menambahkan, isu ini bukan hanya soal kehilangan pemasukan negara. “Rokok non cukai juga berbahaya karena tidak ada jaminan kualitas. Negara rugi, rakyat pun tidak terlindungi,” ucapnya.
Pengamat hukum dan tata niaga dari Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH), Dr. Herman Iskandar, menyebut maraknya rokok non cukai adalah gambaran nyata rapuhnya koordinasi aparat. “Jika fenomena ini dibiarkan, negara dirugikan dua kali: dari sisi penerimaan negara yang bocor, dan dari sisi wibawa hukum yang runtuh.
Aksi GEBER Kepri kali ini memiliki makna simbolis yang kuat. Hanya sepekan setelah bangsa merayakan HUT ke-80 Kemerdekaan RI dengan gegap gempita, masyarakat justru mengingatkan bahwa kemerdekaan sejati adalah ketika hukum ditegakkan dan negara benar-benar hadir melindungi rakyat.
“Negara jangan hanya gagah di panggung upacara. Hadir juga di pasar, di warung, di jalanan, ketika rakyat dirugikan mafia rokok non cukai,” pungkas Jusri.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Bea Cukai dan kepolisian belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan pembiaran maupun dugaan keterlibatan aparat dalam jaringan rokok ilegal. Aksi pada 25 Agustus mendatang dipandang sebagai ujian serius: apakah aparat memilih berpihak pada kepentingan rakyat dan negara, atau tetap larut dalam lingkaran bisnis gelap yang merugikan bangsa.”(arf-6)
