sidikfokusnews.com-Lingga.— Di ujung barat Kabupaten Lingga, tepatnya di Desa Langkap, Kecamatan Singkep Barat, kehidupan masyarakat masih berjalan di bawah bayang-bayang keterisolasian. Rahmat, Kepala Desa Langkap, mengakui dengan gamblang bahwa desanya memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah Kabupaten Lingga dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memperbaiki kualitas hidup warganya.
Kebutuhan mendesak yang diutarakan Rahmat mencakup infrastruktur jalan protokol yang layak agar akses dan mobilisasi warga menjadi lebih mudah. Kondisi jalan yang ada saat ini dinilai menghambat pergerakan ekonomi dan pelayanan sosial. “Kami ingin bisa bergerak lebih cepat, entah itu mengangkut hasil laut, membawa orang sakit, atau menyambut tamu. Jalan yang memadai akan mengubah banyak hal,” ujarnya.
Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah minimnya penerangan. Desa Langkap hanya mengandalkan kegelapan malam, tanpa penerangan memadai. Rahmat menegaskan bahwa lampu bertenaga surya (solar cell) sangat dibutuhkan. “Malam di kampung kami mencekam. Ketika ada warga sakit di malam hari, perjalanan keluar desa menjadi penuh risiko,” tambahnya.
Lebih mendasar lagi, masalah ketersediaan air bersih menjadi tantangan harian yang menghambat kualitas hidup. Warga terpaksa mencari sumber air seadanya, yang sering kali tidak memenuhi standar kesehatan. Rahmat menyebut hal ini sebagai kebutuhan paling vital yang harus segera diatasi.
Selain masalah infrastruktur dasar, Rahmat juga mengungkapkan bahwa program pengentasan kemiskinan di desanya belum berjalan efektif. Mayoritas warga menggantungkan hidup dari melaut, namun sarana dan fasilitas penunjang bagi nelayan—seperti alat tangkap—tidak pernah mereka terima dari pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi. Akibatnya, sebagian warga terpaksa merantau ke Batam untuk menjadi buruh bangunan demi menyambung hidup.
Pengamat pembangunan pedesaan, menilai kondisi Desa Langkap adalah cermin ketimpangan pembangunan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil. Menurutnya, desa-desa seperti Langkap sering kali berada di luar radar prioritas pembangunan karena keterbatasan akses dan kecilnya populasi, padahal secara strategis keberadaan mereka penting. “Negara tidak boleh membiarkan desa-desa di pulau kecil tertinggal. Ini bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi soal kedaulatan dan keadilan sosial.
Sementara itu, sosiolog pedesaan, Nurhadi Santoso, menyoroti pentingnya kebijakan yang berkelanjutan. Menurutnya, bantuan sesaat tidak akan menyelesaikan masalah. “Yang dibutuhkan adalah perencanaan terpadu: infrastruktur, akses layanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan SDM lokal. Tanpa itu, desa akan terus tertinggal meskipun sesekali mendapat bantuan fisik,” ujarnya.
Realitas Desa Langkap memperlihatkan bahwa jargon pembangunan yang merata belum benar-benar menyentuh akar masalah di tingkat desa. Catatan buram ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Lingga dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membuktikan bahwa pembangunan bukan hanya milik daerah yang ramai dan mudah dijangkau, tetapi juga hak desa terpencil seperti Langkap.
Rahmat menutup harapannya dengan satu kalimat sederhana yang sarat makna: “Angkatlah kami dari keterpurukan dan ketertinggalan ini. Kami hanya ingin hidup seperti desa-desa lain yang lebih maju.” (timredaksiSF)
