sidikfokusnewscom – Dalam dinamika kehidupan sosial keumatan yang semakin kompleks, kehadiran tokoh-tokoh yang mampu memberi arah dan pencerahan menjadi sebuah keniscayaan. Salah satu sosok yang pantas disebut sebagai penggerak perubahan dan penjaga nilai-nilai luhur umat di Kota Batam adalah Buya Dato Syafriadi, M.Pd.I. Sebagai Wakil Ketua Persatuan Mubaligh Batam (PMB) Kota Batam dan sekaligus Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Provinsi Kepulauan Riau Kota Batam, Buya Dato Syafriadi tidak hanya dikenal sebagai dai yang berilmu, namun juga sebagai pemimpin yang menjadikan keberpihakan pada umat sebagai prinsip perjuangannya.
Baru-baru ini, dalam sebuah pertemuan penuh semangat dan makna, Buya Syafriadi tampil menyampaikan pandangannya di hadapan Nursalim Turatea, seorang tokoh intelektual dan penggerak literasi Kepri yang menjabat sebagai Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Afiliasi Pengajar Penulis Bahasa Sastra Budaya Seni dan Desain Provinsi Kepulauan Riau, sekaligus Ketua Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia. Momen ini bukan sekadar silaturahmi antarfigura penting, tetapi merupakan titik temu dua pemikiran besar yang sama-sama peduli pada masa depan umat, budaya, dan pendidikan.
Dalam orasinya, Buya Dato Syafriadi mengajak segenap elemen masyarakat untuk melangkah lebih progresif, meninggalkan retorika kosong, dan fokus pada aksi nyata demi kesejahteraan umat. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antarorganisasi keumatan, media, dan akademisi untuk membangun peradaban yang tidak tercerabut dari akar budaya, namun tetap adaptif terhadap tantangan zaman.
Menurut Buya, umat Islam hari ini membutuhkan pemimpin dan penggerak yang tidak hanya pandai bicara, tetapi juga berani bertindak. Ia mengapresiasi kiprah Nursalim Turatea yang konsisten memperjuangkan kemajuan pendidikan bahasa dan sastra di Kepulauan Riau, sembari menyinergikan potensi media untuk dakwah dan advokasi budaya. “Umat tidak bisa terus-menerus dipertontonkan pada perbedaan yang memecah. Kita harus bergerak maju, menguatkan ukhuwah, dan menghadirkan solusi untuk tantangan keummatan,” ujar Buya dengan penuh semangat.
Pertemuan tersebut seolah menjadi oase di tengah kegersangan gagasan-gagasan keumatan yang seringkali terjebak dalam tataran wacana tanpa aksi. Buya dan Nursalim sama-sama menyadari bahwa kekuatan umat terletak pada persatuan, kolaborasi lintas bidang, dan penguatan literasi sebagai alat perlawanan terhadap kebodohan dan kemunduran.
Langkah-langkah yang diambil oleh Buya Dato Syafriadi, mulai dari membina kader mubaligh, aktif dalam kepengurusan LAM, hingga membangun komunikasi dengan tokoh literasi dan media, menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pengurus organisasi, tetapi pemimpin moral yang memiliki visi jauh ke depan. Ia bergerak dengan hati, namun berpijak pada analisis rasional, serta menempatkan kepentingan umat sebagai prioritas di atas segalanya.
Apa yang dilakukan Buya Syafriadi hari ini adalah refleksi dari nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin—penuh kasih sayang, solutif, dan menjunjung tinggi keadaban. Semoga semakin banyak tokoh-tokoh seperti beliau, yang tidak hanya berdiri di atas mimbar, tetapi juga hadir di tengah masyarakat, mengulurkan tangan, membuka pikiran, dan menyatukan hati umat menuju kejayaan bersama.”(Nursalim Turatea).
Berita Terkait
Perobohan Hotel Purajaya: Warisan yang Dilanjutkan BP Batam di Era Amsakar Panja Pengawasan Mafia Tanah Komisi III DPR RI Hanya Pepesan Kosong Batam, 30 September 2025. Kisah kelam perobohan Hotel Purajaya di Batam terus bergulir sebagai luka hukum, ekonomi, sekaligus sosial yang tak kunjung disembuhkan. PT Dani Tasha Lestari (DTL), pemilik Hotel Purajaya, masih berjuang mendapatkan pertanggungjawaban atas pencabutan alokasi 30 hektar lahan miliknya yang kemudian disusul dengan penghancuran bangunan hotel senilai Rp922 miliar. Meski desakan demi desakan mengalir dari DPR RI hingga pimpinan lembaga tinggi negara, Badan Pengusahaan (BP) Batam tetap bergeming. Alih-alih menyelesaikan masalah, rezim baru BP Batam di bawah kepemimpinan Amsakar tampak meneruskan warisan zalim pendahulunya. Direktur PT DTL, Rury Afriansyah, menegaskan pihaknya telah menempuh seluruh jalur resmi. Rekomendasi dari Komisi VI dan III DPR RI, bahkan permintaan dari Wakil Ketua DPR RI kepada Ketua Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Kapolri, hingga Kepala BP Batam, tak digubris sedikitpun. “Apakah warisan yang ditinggalkan BP Batam yang lama akan terus dipertahankan oleh penerusnya? Tampaknya iya,” ujar Rury dengan getir. Harapan sempat tumbuh saat Komisi VI DPR RI mengunjungi Batam pada 18 Juli 2025. Dalam forum itu, sekitar 40 warga Batam turut menyampaikan keluhannya. Namun, hingga kini tidak satu pun rekomendasi ditindaklanjuti. Rury menyebut Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk DPR RI hanya sebatas “pepesan kosong” tanpa taring. Zukriansyah, perwakilan warga, mengamini kekecewaan itu: “Satu masalah pun tidak ada yang dikerjakan Komisi VI sampai sekarang.” Kekecewaan tersebut membuat PT DTL menempuh jalur lebih keras. Saat ini pengaduan sedang disiapkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Mabes Polri. Fokusnya adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pencabutan lahan dan tindak pidana pengeroyokan dalam perobohan aset. “Langkah ini paling tepat, sebab BP Batam tampaknya tidak akan bergeming melihat desakan dari DPR RI. Justru ada dugaan kuat, BP Batam terus melindungi mafia tanah. Bukannya membenahi, tetapi mengawal kepentingan konsorsium mereka,” tegas Rury. Pengamat hukum pertanahan, menyebut kasus ini sebagai kejahatan pertanahan paling terbuka. Pencabutan alokasi lahan tanpa dasar hukum yang sah sudah menjadi pelanggaran, diperparah dengan perobohan bangunan tanpa putusan pengadilan. “Saya heran, kenapa penegak hukum enggan menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Ini perampasan hak, tindakan inkonstitusional, dan bentuk nyata kejahatan pertanahan,” katanya. Sikap serupa pernah ditegaskan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Ia menilai perobohan Hotel Purajaya tidak sah secara hukum. Dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum di Jakarta, Habiburokhman menyoroti keterlibatan aparat dalam proses yang jelas-jelas bukan eksekusi pengadilan. “Kalau eksekusi, yang mengoordinir adalah pengadilan dengan dasar putusan pengadilan. Kalau ini tidak ada putusan, maka bukan eksekusi,” tegasnya. Komisi III pun mendorong pembentukan Panja mafia tanah untuk mengungkap jaringan di balik kasus ini, namun langkah itu macet karena resistensi dari BP Batam. Aktivis Monica Nathan menilai drama Purajaya hanyalah satu fragmen dari pola besar yang memperlihatkan lemahnya komitmen DPR RI dalam membela rakyat. Menurutnya, peristiwa rusuh di Jakarta dan berbagai daerah pada akhir Agustus hingga awal September 2025 menjadi bukti bahwa kemarahan publik bukan ilusi. “DPR lebih sibuk dengan retorika basi. Panja Komisi VI untuk evaluasi tata kelola lahan Batam, Panja Komisi III untuk melawan mafia tanah—mandatnya kuat, bisa panggil pejabat, bisa buka data, bisa tindaklanjuti kasus. Tapi enam bulan berlalu, hasilnya nol besar. Purajaya tetap rata dengan tanah. Teluk Tering tetap direklamasi. Mafia tetap berjaya,” ujarnya pedas. Moratorium reklamasi yang sempat diumumkan Wakil Wali Kota Batam juga hanya berhenti di atas kertas. Secara teori, moratorium berarti semua proyek dihentikan hingga audit selesai. Faktanya, pancang-pancang reklamasi tetap berdiri di Teluk Tering. Hal ini semakin menegaskan bahwa keputusan politik dan hukum di Batam kerap diabaikan, sementara kepentingan ekonomi segelintir pihak terus dijaga. Kasus Purajaya kini menjadi simbol kezaliman tata kelola lahan di Batam. Ia menggambarkan bagaimana mafia tanah, aparat, birokrasi, dan politik bisa berpadu dalam satu lingkaran yang menekan rakyat dan investor lokal. Hingga saat ini, tak ada kejelasan kapan keadilan akan hadir. Namun satu hal pasti, suara lantang dari Batam terus menantang BP Batam: apakah mereka akan menutup mata demi melanggengkan warisan, atau berani memutus mata rantai mafia tanah yang telah menjarah hak rakyat selama puluhan tahun.”(tim)
Post Views: 127
